Angkat Wakil Menteri Bukan Pejabat Karier, Jokowi Langgar UU?

  • Whatsapp
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Dr. Al Muzammil Yusuf, M.Si

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Dr. Al Muzammil Yusuf, M.Si, menyampaikan kritik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pengangkatan 12 orang tokoh sebagai Wakil Menteri.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Dr. Al Muzammil Yusuf, M.Si

Melalui video berdurasi 1 menit, politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengingatkan bahwa syarat seseorang diangkat sebagai  Wakil Menteri adalah pejabat karier. Ketentuan tentang syarat Wakil Menteri itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Ketentuan Pasal 10 UU 39/2008 berbunyi: “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada kementerian tertentu.”

“Penjelasan Pasal 10 tersebut jelas sekali bahwa Wakil menteri yang dimaksud adalah harus berasal dari Pejabat karier. Pada kesempatan ini, saya ingin mengingatkan kepada Presiden untuk melihat kembali. Dari 12 Wakil menteri yang diangkat berapa dari mereka yang pejabat karier dan berapa yang bukan,” ucap Al Muzammil.

Al Muzammil mengatakan, ia ingin menyesuaikan dengan janji Presiden Jokowi pada tanggal 20 Oktoebr 2019 lalu bahwa Presiden berjanji untuk melaksanakan seluruh amanat perundang-undangan yang berlaku .

“Semoga kita memulai Pemerintahan yang baru ini dengan ketaatan kita pada undang-undang yang ada,” pungkas Muzammil.

Dr. Al Muzammil Yusuf terpilih untuk ketiga kalinya menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung I setelah memperoleh 43,974 suara.  

Pada periode 2009-2014, pria yang akrab dipanggil Zamil ini bertugas di Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, intelijen dan informatika.

Di periode 2014-2019, Zamil ditugaskan PKS sebagai Wakil Ketua Komisi III yang membidangi hukum, HAM dan keamanan. Ia juga pernah bertugas di Komisi IV DPR-RI pada tahun 2015. April 2016, Almuzzamil Yusuf dipercayai Fraksi PKS untuk menjadi Wakil Ketua Komisi II DPR-RI. (AF)*

banner 300x250

Related posts