248 RUU Disetujui DPR RI Masuk Prolegnas 2020-2024

  • Whatsapp
Rapat Paripurna DPR RI

TRIASNews –  Rapat Paripurna DPR RI menyetujui 248 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024. 24 RUU di antaranya bersifat carry over dari periode sebelumnya.

RUU Carry Over adalah RUU yang belum selesai pembahasannya dan ditunda pengesahannya oleh DPR RI periode 2014-2019, sehingga akan dibahas lagi pada DPR RI periode 2019-2024.

“Apakah laporan Baleg DPR RI tentang Prolegnas 2020-2024 dapat disetujui?” tanya Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam Rapat Paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/12/2019).

Read More

Sebanyak 357 anggota DPR yang hadir secara serentak menyatakan setuju dengan Prolegnas 2020-2024. Setelah itu, Puan pun mengetuk palu yang menandai persetujuan Prolegnas 2020-2024.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ibnu Multazam, menjelaskan, dalam Rapat Kerja Baleg dengan Menkumham pada 5 Desember 2019 disepakati bahwa sebanyak 248 RUU masuk dalam Prolegnas 2020-2024.

Ibnu menjelaskan, dari 248 RUU tersebut, sebanyak 24 RUU carry over dari periode sebelumnya, termasuk di dalamnya tiga RUU usulan pemerintah yaitu RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

“RUU yang masuk dalam daftar RUU kumulatif terbuka antara lain RUU tentang Perkoperasian, RUU tentang Mahkamah Konstitusi dan RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR),” tambahnya.

Ibnu juga mengatakan untuk Prolegnas prioritas 2020, penetapannya ditunda pada masa persidangan Kedua Tahun Sidang 2019-2020 berdasarkan masukan dan pandangan beberapa fraksi dan anggota DPR RI.

Prolegnas Prioritas Tahun 2020

Sebelumnya, melalui mekanisme musyawarah mufakat, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Kementerian Hukum dan HAM menyepakati sebanyak 50 dari 248 RUU itu ditetapkan sebagai RUU Prioritas Tahun 2020.

“Menetapkan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2020 sebanyak 50 RUU,” kata Ketua Panitia Kerja (Panja) Prolegnas, Rieke Diah Pitaloka, membacakan laporannya dalam rapat di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Dari 50 RUU Prioritas tahun 2020 tersebut terdapat empat RUU Carry Over, dengan rincian tiga RUU dari pemerintah yaitu RUU tentang Bea Materai, RUU tentang KUHP, dan RUU tentang Pemasyarakatan

“Satu RUU usul DPR yaitu RUU tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba),” imbuh Rieke yang juga menjabat Wakil Ketua Baleg DPR RI.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly selaku perwakilan pemerintah menyatakan persetujuannya atas laporan Panja Prolegnas. Yasonna berharap prolegnas 2020 ini bisa menghasilkan UU yang realistis.

“Kami berharap kerja sama antara Baleg dengan Menkum HAM dan perancang UU DPD RI dalam prolegnas ini dapat terus ditingkatkan agar hasilkan prolegnas yang lebih realistis dan responsif,” ucap Yasonna dalam rapat.

Selain menetapkan 50 RUU prioritas, Baleg DPR dan pemerintah juga sepakat menetapkan tiga RUU yang daftar komulatif terbuka. Tiga RUU tersebut adalah RUU tentang Koperasi, RUU tentang Mahkamah Konstitusi (MK) dan RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Berikut rincian 50 RUU prioritas Prolegnas 2020:

1. RUU tentang Keamanan dan Ketahan Siber
2. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
3. RUU tentang Pertanahan
4. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
5. RUU tentang RKHUP
6. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan
7. RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
8. RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
9. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalin dan Angkutan Jalan
10. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

11. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN
12. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
13. RUU perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba
14. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan
15. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
16. RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial
17. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
18. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
19. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
20. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
21. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai
22. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
23. RUU tentang Penyadapan
24. RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
25. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila
26. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
27. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
28. RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional
29. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan/RUU tentang Kesehatan Nasional (omnibus law)
30. RUU tentang Kefarmasian
31. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS)
32. RUU tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua
33. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
34. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
35. RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional
36. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
37. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
38. RUU tentang Ketahanan Keluarga
39. RUU tentang Larangam Minuman Beralkohol
40. RUU tentang Profesi Psikologi
41. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama
42. RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law)
43. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian
44. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi
45. RUU tentang perubaham atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
46. RUU tentang perubaham atas UU Nomor 34 Tahum 2004 tentang TNI
47. RUU tentang perubaham atas UU Nomor15 Tahun 2006 tentang BPK
48. RUU tentang Ibu Kota Negara (omnibus law)
49. RUU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
50. RUU tentang Daerah Kepulauan. (AF)*

banner 300x250

Related posts